A. HUKUM
1)
Pengertian Hukum
Hukum adalah suatu sistem yang
dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia
dapat terkontrol , hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian
kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya
kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarat berhak untuk
mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah
peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur
kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.
2)
Tujuan Hukum
Tujuan hukum mempunyai
sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian,
kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya
hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melaui proses pengadilan
dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,selain itu Hukum
bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi
hakim atas dirinya sendiri.
3)
Sumber-Sumber Hukum
Sumber hukum adalah segala
sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang
bersifat memaksa. Artinya: aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan
sanksi yang tegas dan nyata. Para ahli membedakan sumber hukum ke dalam 2
(dua) bagian, yaitu Sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam
arti formal.
a.
Sumber Hukum dalam arti material, yaitu: suatu keyakinan/
perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan
demikian keyakinan/ perasaan hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan
juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan
hukum.
b.
Sedangkan sumber hukum dalam arti Formal, yaitu: bentuk atau kenyataan dimana kita
dapat menemukan hukum yang berlaku. Jadi karena bentuknya itulah yang
menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Adapun yang termasuk
sumber hukum dalam arti formal adalah :
1) Undang-undang
2) Kebiasaan atau hukum tak tertulis
3) Yurisprudensi
4) Traktat
5) Doktrin
1.
Undang-undang
Dilihat dari bentuknya, hukum
dibedakan menjadi:
·
Hukum tertulis
·
Hukum tidak tertulis
Undang-undang merupakan salah
satu contoh dari hukum tertulis. Jadi, Undang-undang adalah peraturan negara
yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan
mengikat masyarakat umum. Dari definisi undang-undang tersebut,
terdapat 2 (dua) macam pengertian:
a.
Undang-undang
dalam arti materiil, yaitu: setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Negara yang
isinya langsung mengikat masyarakat umum.
Misalnya: Ketetapan MPR,
Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Keputusan Presiden
(KEPRES), Peraturan Daerah (PERDA), dll.
b.
Undang-undang
dalam arti formal, yaitu: setiap peraturan negara yang karena bentuknya disebut
Undang-undang atau dengan kata lain setiap keputusan/peraturan yang dilihat
dari cara pembentukannya. Di Indonesia, Undang-undang dalam arti formal dibuat
oleh Presiden dengan persetujuan DPR (lihat pasal 5 ayat 1 UUD 45).
Perbedaan dari kedua macam Undang-undang tersebut terletak pada sudut peninjauannya. Undang-undang
dalam arti materiil ditinjau dari sudut isinya yang mengikat umum, sedangkan
undang-undang dalam arti formal ditinjau segi pembuatan dan bentuknya. Oleh
karena itu untuk memudahkan dalam membedakan kedua macam pengertian
undang-undang tersebut, maka undang-undang dalam arti materiil biasanya
digunakan istilah peraturan, sedangkan undang-undang dalam arti formal disebut
dengan undangundang.
2.
Kebiasaan atau hukum tak tertulis
Kebiasaan (custom) adalah: semua
aturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena mereka yakin bahwa aturan itu
berlaku sebagai hukum. Agar kebiasaan memiliki kekuatan yangberlaku dan sekaligus
menjadi sumber hukum, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
·
Harus ada
perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulangkali dalam hal yang
sama dan diikuti oleh orang banyak/ umum.
·
Harus ada keyakinan hukum dari orang-orang/ golongan-golongan yang berkepentingan.
dalam arti harus terdapat keyakinan bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan oleh
kebiasaan itu mengandung/ memuat hal-hal yang baik dan layak untuk diikuti/
ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.
3.
Yurisprudensi
Yurisprudensi adalah keputusan
hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim
lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama.
4.
Traktat
Traktat adalah perjanjian yang
dilakukan oleh kedua negara atau lebih. Perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua)
negara disebut Traktat Bilateral, sedangkan Perjanjian yang dilakukan oleh lebih
dari 2 (dua) negara disebut Traktat Multilateral. Selain itujuga ada yang
disebut sebagai Traktat Kolektif yaitu perjanjian antara beberapa negara dan kemudian
terbuka bagi negara-negara lainnya untuk mengikatkan diri dalam perjanjian
tersebut.
5.
Doktrin
Doktrin adalah pendapat para ahli
atau sarjana hukum ternama/ terkemuka. Dalam Yurispudensi dapat dilihat bahwa
hakim sering berpegangan pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang
terkenal namanya. Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar
keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan
suatu perkara.
4)
Kodifikasi Hukum
Kodifikasi hukum adalah pembukuan
jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan
lengkap.
Unsur-unsur kodifikasi hukum
adalah:
a.
Jenis-jenis
hukum tertentu
b.
Sistematis
c.
Lengkap
Tujuan kodifikasi hukum:
a.
Untuk
memperoleh kepastian hukum
b.
Untuk
memperoleh kesamaan hukum
5)
Kaidah Hukum/ Norma
Kaidah/norma adalah petunjuk
hidup, yaitu petunjuk bagaimana kita bertindak & bertingkah laku di dalam
masyarakat. Dengan demikian kaidah/norma tersebut berisikan perintah dan
larangan, setiap orang seharusnya menaati kaidah/norma agar dapat hidup dengan
tenang.
Norma hukum peraturan yang timbul
dan dibuat oleh suatu lembaga kekuasaan negara. Isinya mengenai pelaksanaan
suatu yang mengikat. Kaidah hukum berasal dari dua kata, yaitu kaidah dan
hukum. Kaidah yang berarti perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum.
Sedangkan hukum sendiri berarti sebuah persatuan yang wajib dijalankan atau
ditaati oleh masyarakat.
1)
Pengertian Ekonomi
Istilah dalam
Pengertian Ekonomi, menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu Oikos
berarti keluarga atau rumah tangga sedangkan Nomos berarti peraturan atau
aturan. Sedangkan menurut istilah yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan
rumah tangga. Pengertian Ekonomi adalah salah satu bidang ilmu sosial yang membahas
dan mempelajari tentang kegiatan manusia berkaitan langsung dengan distribusi,
konsumsi dan produksi pada barang dan jasa.
Pada dasarnya, masalah
ekonomi yang selalu dihadapi oleh manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk
ekonomi adalah jumlah kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan jumlah alat
pemuas kebutuhan manusia terbatas. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
jumlah kebutuhan seseorang berbeda dengan jumlah kebutuhan orang lain, yaitu
antara lain :
·
Faktor Fisik
·
Faktor Moral
·
Faktor Pendidikan
·
Faktor Ekonomi
·
Faktor Sosial Budaya
Apabila
membahas mengenai Pengertian Ekonomi, secara otomatis akan membicarakan tentang
ilmu ekonomi dimana ilmu ekonomi merupakan sebuah ilmu kajian yang membahas dan
mempelajari tentang ekonomi itu sendiri. Secara umum, ilmu ekonomi dibagi
menjadi dua yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Metodelogi dalam
Pengertian Ekonomi menggunakan metode kuantitatif yaitu adanya pergerakan uang
atau uang digunakann sebagai alat tukar-menukar dalam masyarakat. Ekonomi
mengkombinasi ilmu statistik, ilmu matematika dan teori ekonomi.
2)
Pengertian Hukum Ekonomi
Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian. Diseluruh dunia, hukum ekonomi
berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan
pengharapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan
masyarakat.
Rochmat
Soemitro mengatakan
bahwa, Pengertian hukum ekonomi diartikan
sebagai sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau
penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan
kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.
Sunaryati Haryono memberikan Pengertian
hukum ekonomi adalah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum
ekonomi sosial, oleh sebab itu hukum
ekonomi tersebut mempunyai dua aspek, yaitu sebagai berikut:
1.
Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi, dalam
arti peningkatan kehidupann ekonomi secara keseluruhan
2.
Aspek
pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata
diantara seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Aspek hukum dalam ekonomi di
Indonesia dapat dibedakan
menjadi dua, yakni hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial.
Hukum ekonomi pembangunan ialah yang meliputi pengaturan hukum mengenai
cara-cara peningkatan dan pengembangan dalam kehidupan ekonomi indonesia secara
nasional.
Sumber:
·
Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong,
2007. HUKUM DALAM EKONOMI. Penerbit PT Grasindo: Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar